Peta PIPPIB

Menteri Kehutanan menetapkan Hasil Revisi V atas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
(PIPPIB RevisiV) / Moratorium Hutan
Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi  dan degradasi hutan, telah diterbitkan  Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011.
Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebut telah menerbitkansurat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 pada tanggal 13 November 2013  tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)”.
Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru ini direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali, melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan UKP-PPP serta masukan dari para pihak terkait lainnya.
Luas areal penundaan pemberian izin baru revisi V menjadi sebesar 64.701.287 ha bertambah sebesar 24.257 ha dari Revisi IV. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari hasil survei lahan gambut, hasil survei hutan primer, pemutakhiran data hasil tata ruang, konfirmasi Bupati dan Pemegang izin lokasi yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2013 serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya izin pemanfaatan hutan yang telah habis masa berlakunya maupun adanya pemutakhiran data bidang tanah (BPN-RI).
Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPPIB) Hasil Revisi Vini. Secara lengkap Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di website Kementerian Kehutanan www.dephut.go.id / www.webgis.dephut.go.id.
PIPIB INDONESIA

Narasi Peta

Wilayah Tersedia

Pulau Sumatera (Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Babel, Kepri)

Pulau Jawa (Jakarta, Banteng, Jabar, Jateng, Jogja & Jatim)

Pulau Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kasel, Kaltim & Kaltara)

Pulau Bali (Bali)

Kepulauan Nusa Tenggara (NTT dan NTB)

Pulau Sulawesi (Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Gorontalo & Sulut)

Kepulauan Maluku (Maluku & Malut)

Pulau Papua (Papua dan PapBar)

Sumber

Menteri Kehutanan No. SK. 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s